US$ 445,96 JUTA KONTRAK KARYA PT FREEPORT INDONESIA POTENSI PNBP 2009-2015 HILANG

0
168

“Pengelolaan limbah tailing PT FREEPORT INDONESIA  belum sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku di Indonesia dan pembuangan limbahnya telah mencapai kawasan laut, sehingga mengakibatkan perubahan ekosistem serta menimbulkan kerusakan dan kerugian lingkungan”

 

Media Rajawali News Online ,Jakarta -Pemeriksaa Audit atas kontrak karya PT Freeport Indonesia tahun 2013-2015 bertujuan untuk menilai kepatuhan PT Freeport Indonesia dalam hal penerimaan negara dan kepatuhan terhadap peraturan terkait dengan lingkungan hidup, serta menguji apakah perpanjangan kontrak karya dan divestasi saham PT Freeport Indonesia telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Jum’at, 06-10-2017

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral pada PT Freeport Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin pencapaian prinsip pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya:● Pembayaran iuran tetap, royalti dan royalti tambahan oleh PT Freeport Indonesia menggunakan tarif yang tercantum dalam kontrak karya, yang besarannya lebih rendah serta dak disesuaikan dengan tarif terbaru yang berlaku saat ini, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi PNBP yang diterima periode tahun 2009-2015 senilai US$445,96 juta.

● Hilangnya potensi peningkatan pendapatan negara melalui dividen PT Freeport Indonesia, dan hilangnya kesempatan pemerintah untuk berperan dalam pengambilan keputusan strategis manajemen PT Freeport Indonesia, karena sampai tahun 2015 kepemilikan Pemerintah Indonesia atas saham PT Freeport Indonesia belum optimal, dan proses divestasi saham berlarut-larut.

Pengelolaan limbah tailing PT Freeport Indonesia belum sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku di Indonesia dan pembuangan limbahnya telah mencapai kawasan laut, sehingga mengakibatkan perubahan ekosistem serta menimbulkan kerusakan dan kerugian lingkungan.

Atas hal ini, pemerintah telah mencapai kesepakatan final dengan PTFI, di antaranya mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan nasional, dan stabilitas penerimaan negara dibanding penerimaan melalui kontrak karya selama ini. Red

Leave a Reply