SIAPA YANG PALING BERTANGGUNGJAWAB ATAS KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)

0
208

SIAPA YANG PALING BERTANGGUNGJAWAB ATAS KRISIS KEUANGAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)

Media Rajawali News Online ,Jakarta -RPJMN 2015-2019 menyatakan salah satu sasaran utama penguatan ketahanan energi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah terpenuhinya rasio elektrifikasi sebesar 96,60%. Hal tersebut akan dipenuhi melalui penyediaan sarana dan prasarana energi dengan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 86,6 GW.

Pada semester I tahun 2016, Hasil audit menyampaikan hasil pemeriksaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan tujuan untuk menilai apakah

● Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan telah sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), serta ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

● Penyelesaian atas proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang terhen dan pemulihan sisa uang muka atas penghen an proyek tersebut ada kemajuan yang signi kan, material on site (MOS) dikendalikan secara memadai serta pekerjaan yang telah selesai dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Pada tahun 2011-2014 pemerintah melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang meliputi pembangunan pembangkit tenaga listrik, gardu induk, transmisi serta jaringan listrik pedesaan. Proyek ini terdiri atas 168 paket pekerjaan dan dibiayai dari APBN pada Kementerian ESDM dan anggaran PT PLN (Persero).

Sampai tahun 2014, terdapat 166 paket pekerjaan yang belum selesai dan dak diperpanjang izinnya (terhenti ), sementara pemerintah telah membayar uang muka kepada pihak ke tiga atas pekerjaan tersebut.

Dalam rangka meminimalisasi risiko terhen nya 166 paket pekerjaan tersebut, Menteri ESDM melalui Surat Keputusan Nomor 0171/K/90/ MEM/2015 tanggal 20 Januari 2015 menugaskan kepada PT PLN (Persero) untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak mendapat persetujuan perpanjangan izin kontrak tahun jamak dengan menggunakan anggaran PT PLN.

Pemeriksaan Audit meliputi pemeriksaan atas pembangunan pembangkit dan jaringan listrik tahun 2011-2014 serta pemeriksaan atas penyelesaian proyek infrastruktur ketenagalistrikan eks dana APBN tahun 2011-2014 yang terhenti pada Kementerian ESDM dan 7 Unit Induk Pengembangan (UIP) PT PLN.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan:

● Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan belum direncanakan dan dilaksanakan secara memadai dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

● Penyelesaian dan pemulihan sisa uang muka atas proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang terhenti belum ada kemajuan yang signifikan , material on site belum dikendalikan secara memadai serta pekerjaan yang telah selesai tidak dapat segera dimanfaatkan.

Hal tersebut karena kelemahan-kelemahan sistem pengendalian intern dan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Persalahan utama pengendalian intern dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai dan pengelolaan fisik aset lemah.

Perencanaan kegiatan tidak memadai Pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas berbasis limbah cair sawit oleh Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi yang diserahkan kepada PTPN II (Persero) pada tahun 2014 melalui mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.etensitas 1 di Kementerian ESDM.

Pengelolaan fisik Aset lemah MOS pada beberapa proyek infrastruktur ketenagalistrikan disimpan di tempat yang rawan pencurian, tidak diberi label/ tanda, dak dijaga oleh petugas keamanan dan dak dilakukan stock opname secara rutin permasalahan 1 etensita di Kementerian ESDM dan UIP PT PLN (Persero)

Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume kelebihan pembayaran uang muka kepada pihak ke tiga atas pekerjaan pembangunan PLTU Sampit dan Gardu Induk (new) Porong yang telah putus kontrak sebesar Rp83,90 miliar. di Kementerian ESDM dan UIP PT PLN (Persero)

Kelebihan pembayaran atas pengadaan tower pada kontrak pekerjaan pembangunan jaringan transmisi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara sebesar Rp2,19 miliar di Kementerian ESDM

Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan kelebihan pembayaran uang muka kepada para penyedia jasa atas pekerjaan infrastruktur ketenagalistrikan eks dana APBN tahun 2011-2014 yang belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp470,77 miliar. di Kementrian ESDM dan UIP PT PLN (Persero)

Kelebihan pembayaran uang muka atas pekerjaan pembangunan transmisi jalur Payakumbuh-Garuda Sak yang belum memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan pembangunan gardu induk Pangunguran belum memiliki izin lingkungan sebesar Rp42,56 miliar di Kementrian ESDM

Kelebihan pembayaran atas MOS pada pekerjaan transmisi Muara Sabak dan Lahat-Muara Enim- Gumawang dan pekerjaan gardu induk Sarolangun dan Labuhan yang terbakar sebesar Rp39,38 miliar. di Kementerian ESDM dan UIP PT PLN (Persero)

Barang yang dibeli belum dimanfaatkan Pembangunan 19 gardu induk dan 3 transmisi senilai Rp899,04 miliar yang telah selesai belum dapat dimanfaatkan, karena belum selesainya pekerjaan infrastruktur lain yang terkoneksi dengannya. di Kementerian ESDM dan UIP PT PLN (Persero)

Pengadaan dan pemancangan tiang beton senilai Rp592,48 juta yang tersebar di area Kendari dan area Bau Bau belum dimanfaatkan untuk jaringan distribusi, karena pengadaan tiang beton tersebut tidak sesuai dengan pembangunan jaringan distribusi. di Kementerian ESDM

Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan pada Aset PLTS Karangasem dan Bangli yang ter-interkoneksi ke jaringan PT PLN (Persero) senilai Rp53,00 miliar tidak terpelihara, mengalami penurunan kapasitas dan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan karena belum ada kesepakatan tarif antara PT PLN (Persero) dan Perusda sebagai dasar pembayaran atas pasokan listrik yang dihasilkan PLTS dari tahun 2013-2015 di Kementerian ESDM

Kelebihan pengadaan tower dan MOS pada pekerjaan pembangunan transmisi dan pekerjaan pembangunan GITET pada UIP Jaringan Jawa Bali sebesar Rp20,24 miliar. Kementerian ESDM dan UIP PT PLN (Persero)

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:● Kerugian negara atas uang muka yang belum dikembalikan oleh penyedia jasa.● Material on site berpotensi rusak atau mengalami penurunan kualitas.● Pengadaan infrastruktur ketenagalistrikan belum dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.● Tidak tercapainya target rasio ketenagalistrikan yang telah ditetapkan.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena Ditjen Ketenagalistrikan kurang optimal dalam mengawasi penyelesaian pengembalian uang muka pekerjaan dari pihak ketiga dan dalam pengendalian pengelolaan MOS, serta kurang proaktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengurusan perizinan dan penetapan tarif.

Permasalahan permasalahan tersebut, Kementerian ESDM menyatakan sependapat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu dalam proses penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan serta mengendalikan dan mengamankan MOS agar dapat dimanfaatkan untuk penyelesaian pekerjaan.

Atas berbagai permasalahan di atas, Audited merekomendasikan kepada Menteri ESDM untuk:● Memberikan sanksi kepada dirjen terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.● Meningkatkan pengendalian dan mengawasi penyelesaian/ pengembalian uang muka pekerjaan.● Menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait MOS serta pembangunan gardu induk dan jaringan transmisi.● Meningkatkan koordinasi dengan PT PLN dalam pengurusan perizinan serta penetapan tarif tenaga listrik sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada Kementerian ESDM dan UIP PT PLN mengungkapkan 19 temuan yang memuat 29 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 2 kelemahan sistem pengendalian intern dan 27 ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,64 triliun.

Selama proses pemeriksaan ensitas telah menindaklanjuti temuan Audit dengan menyetor ke kas negara sebesar Rp564,48 juta. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tahun 2011-2014 pada Kementerian ESDM dan UIP PT PLN disajikan pada Lampiran C.3.1 dan C.3.2.

Selama pemantauan tindak lanjut rekomendasi Audited s.d. 30 Juni 2016 terhadap permasalahan kelebihan pembayaran uang muka kepada pihak ke tiga atas pekerjaan pembangunan PLTU Sampit dan Gardu Induk (new) Porong sebesar Rp83,90 miliar telah di tindaklanjuti Kementerian ESDM dengan menyetor ke kas negara sebesar Rp83,90 milyar. Sumber data audit BPK RI.Red

Leave a Reply