KPK DIMINTA USUT DUGAAN INDIKASI KORUPSI DI SERAM BAGIAN BARAT

0
123

KPK DIMINTA USUT DUGAAN INDIKASI KORUPSI DI SERAM BAGIAN BARAT

Media Rajawali News Online ,Maluku,Seram Bagian Barat – Sehubungan dengan adanya temuan dugaan tindak pidana penyalagunaan Keuangan Negara di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat,Saptu,21-10-2017

Provimsi Maluku “Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Sekertariat Daerah Tidak didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban atau Tidak Melaui Proses Otorisasi dan Verifikasi sehingga Berindikasi ‘Fiktip dan Penyalagunaan Sebesar Rp. 7.517.845.357,00 (Tujuh miliar, lima ratu tujuh belas juta, delapan ratus empat pulluh lima ribuh, tiga ratus lima puluh tujuh rupiah),” oleh bendahara pengeluaran berinisial RT dan AP Tahun Anggaran 2016.

Pada Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mengalokasikan anggaran Belanja Langsung Sekertariat Daerah sebesar Rp.16.047.554.839.,00, dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.15.968.524.267,00 atau 99,51%. Belanja Lansung tersebut meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Lingkungan Sekertariat Daerah tidak didukung Bukti Pertanggungjawab dan Berindikasi Fiktip sebesar Rp.4.940.648.271,00.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Lingkungan Sekertariat Daerah tidak dilakukan otorisasi dan virifikasi sebesar Rp.2.577.197.086,00.
Terjadi indikasi kerugian daerah dari balnja barang dan jasa sebesar Rp.7.517.845.357,00 (Rp.4.940.648.271,00 + Rp.2.577.197.086,00) dan penyajian belanja barang dan jasa, beban barang dan jasa, dan Kas di Bendahara pengeluaran tidak wajar sebesar alias Fiktip sebesar Rp.7.517.845.357,00. Hal ini disampaikan Darto Albana Ketua Paguyuban SBB.

Oleh karna itu darto, mengatakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) agar dapat membentuk tim untuk datang ke SBB untuk menumpas kejahatan korupsi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB),tandas Darto kepada mediarajawlinewsonline via telpon seculernya. (21/10).

Ia berharap, pihak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan tinggi Maluku (Kejati) dapat benar-benar menggungkap berbagai kasus korupsi yang ada di Kabupaten yang berjuluk Saka Messe Nusa ini, karna SBB juga merupakan kabupaten terkorup disaat kepemimpinan Mantan Bupati SBB, Yacobus F Puttileihallat, maka dari itu pihak KPK dan Kejati Maluku agar supaya dapat membersihkan para koruptor di SBB, agar kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih saat ini Drs.Muhammad Yasin Payapo Mpd dan Tomatius Akerina SE.MSI bisa berjalan dengan baik. Tandas Darto. Narasumber : Darto Albana, Ketua Peguyuban SBB(07/RN/M).

Leave a Reply