DIRESKRIMSUS POLDA MALUKU RESTUI PPNS SERET PAULUS SEMUEL PUTTILEIHAT ALIAS REMON

0
218

DIRESKRIMSUS POLDA MALUKU RESTUI PPNS SERET PAULUS SEMUEL PUTTILEIHAT ALIAS REMON

Media Rajawali News Online .AMBON/Seram Bagian Barat – Langkah Penyidik PPNS Dinas Kehutanan menempuh upaya paksa terhadap Paulus Semuel Puttileihalat alias Remon direstui Ditreskrimsus Polda Maluku.Senin,02-10-2017

“Kita sudah koordinasi dengan Pak Direskrimsus, dan beliau sudah merestui permohonan (upaya paksa),” ungkap Kepala Bidang Pembinaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sandy Luhulima, kemarin.

Namun, PPNS masih harus bersabar dalam melangkah. Sebab, legalitas penyetujuan permohonan PPNS masih menunggu surat resmi dari Korwas PPNS Polda Maluku.

“Pak dir sudah mengiyakan, tapi kami menunggu surat resmi persetujuan dari Korwas sudah ada ditangan kami (PPNS), baru kita beraksi,” jelas Sandy yang juga PPNS Dishut Maluku ini.

Kapan Remon akan dijemput paksa, Sandi menolak menyebutkan. “Itu rahasia, belum bisa saya buka. Kita tunggu surat resminya ada di kita, baru kita lakukan,” tegasnya.

Terpisah, akademisi hukum dari Universitas Pattimura Ambon, Jhon Pasalbessy mengatakan seharusnya Remon menghormati proses hukum yang dijalankan PPNS Dishut Maluku untuk dilakukan proses tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti serta berkas perkara ke JPU).

Apalagi, tersangka penyerobotan hutan produksi di SBB ini juga sudah menggunakan prosedur hukum dengan mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Ambon yang berujung Remon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Maluku.

“Pada prinsipnya begini, kalau kita mengandalkan hukum sebagai aturan yang mengatur tata tertib bagi setiap orang, tentunya kita harus taat terhadap aturan hukum dan prosedurnya.

Proses Remon ini satu proses yang unik. Dikatakan unik karena dia dikatakan DPO, lalu dia (ditangkap di jakarta) dibawa pulang oleh Polda (ke Ambon) dan diproses, walaupun dia menang di praperadilan. Itu prosedur hukum. Artinya kalau dia sudah menggunakan prosedur hukum untuk bebas dari tahanan, itu dia (Remon) punya hak. Tapi dia juga harus menghormati proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sehingga prosedur tahap II, itu harus bersama dengan barang bukti dan tersangka, itu aturan hukumnya,” kata Pasalbessy.

Lanjut Pasalbessy, dengan alasan sakit yang selama ini disampaikan Remon, PPNS bisa mengambil alih untuk mendatangkan dokter ahli yang independen. “Dia bilang punya dokter, tapi harus ada dokter independen. Bukan kita tidak percaya tapi itu untuk kepentingan dia. Dokter juga memberikan izin tidak lebih dari tiga hari. Sehingga aparat ini harus melakukan upaya paksa terhadap dia. Apa yang diinfokan di surat kabar bahwa akan digunakan upaya paksa, itu harus ditindaklanjuti. Sebagai masyarakat harus percaya aturan hukum. Jalani saja, kalau dia rasa dia tidak salah ya nanti akan terlihat di pengadilan,” ujarnya.

Dosen Ilmu Hukum Pidana ini menegaskan, upaya paksa terhadap Remon sudah harus dilakukan. Akan tetapi, PPNS tidak bisa bergerak sendiri melakukan upaya paksa.
PPNS harus meminta bantuan polisi dalam hal ini Polda Maluku melalui Korwas PPNS untuk melakukan upaya paksa terhadap mantan Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Seram Bagian itu.

“PPNS bisa, cuma PPNS punya kekuatan memaksanya itu tidak kuat dibanding polisi. Mereka bisa meminta bantuan Korwas, dalam kedudukan sebagai Koordinasi Pengawas, sehingga penguatan kekuatan itu ada pada penyidik Polri. Jadi upaya paksa sudah harus dilakukan, karena rentang waktu untuk tahap II tidak lama. Setelah P21, tahap II sampai sekarang molor dan sudah terlalu lama.

Jadi tidak ada alasan yang mengatakan dia sakit dan tidak bisa tahap II. Tidak bisa. Buktinya di tempat lain orang sakit bisa diperiksa kok. Kalau dia punya itikad baik, ya dia datang, bukan sakit lalu pakai surat dan segala macam,” tegasnya.
Apakah ada upaya menyembunyikan Remon oleh kuasa hukumnya untuk menghindari proses hukum, Pasalbessy menyatakan kemungkinan itu bisa saja ada.

Namun, langkah itu dinilai Pasalbessy justru akan merugikan Remon. “Bisa terjadi seperti itu, tanpa disadari dia (kuasa hukum) merugikan posisi kliennya, karena sangat tidak kooperatif. JPU akan memakai alasan tidak kooperatifnya Remon untuk memberatkan hukuman Remon. Baiknya Remon jalani saja seperti biasa, kalau tuduhannya tidak terbukti ya tidak apa-apa. Semuanya tergantung dari tersangkanya, pengacara mau bicara apapun kalau tersangka tidak mau ikut ya itu hak tersangka,”pungkasnya, ( Narasumber : Sandy Luhulima, Kabid Pembineen Hutan Provinsi Maluku,)(07/RN/M)

Leave a Reply